EVALUASI, PENGADILAN TINGGI PALEMBANG GELAR BIMBINGAN TEKNIS POLA BINDALMIN

Ketua pengadilan Tinggi Membuka Acara Bimbingan Teknis Pola Bindalmin antara Pengadilan Tinggi Palembang dengan Para Panitera/Sekretaris, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Sumatera Selatan” berlangsung 7-9 Juni 2010.

PALEMBANG, 7 Juni 2010 – Guna menyamakan persepsi dan terwujudnya tertib administrasi yang baik, Pengadilan Tinggi mengadakan kegiatan pelatihan. Kegiatan bertajuk “Bimbingan Teknis Pola Bindalmin antara Pengadilan Tinggi Palembang dengan Para Panitera/Sekretaris, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Sumatera Selatan” berlangsung 7-9 Juni 2010.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Panitera/Sekretaris dan Panitera Muda Pengadilan Tinggi Palembang dan 8 Pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukum Sumatera Selatan serta beberapa panitera pengganti dari beberapa Pengadilan Negeri. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 43 orang. Sedangkan sebagai pemateri atau narasumber dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, yaitu Lilik Sri Hartati, SH, MH dan Wahyu Rahardjo, SH.

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, H. Sugeng Achmad Yudhi, SH tengah mengalungkan tanda peserta, yang secara simbolis membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pola Bindalmin antara Pengadilan Tinggi Palembang dengan para Panitera/Sekretaris, Penitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Sumatera Selatan.

Dalam bimbingan teknis ini, seluruh peserta diberikan pemahaman mengenai administrasi perkara. Diantaranya bagaimana menyelenggarakan atau cara pengisian Register Perkara dan Jurnal Keuangan Perkara. Tak hanya materi, para peserta juga langsung diberikan pengarahan melalui praktek langsung. “Karena banyak pengadilan masih belum baik dalam hal administrasi perkara ini, dan antara pengadilan yang satu dengan yang lain, masih ditemukan adanya beda persepsi,” ujar Lilik Sri Hartati, SH, MH.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, H. Sugeng Achmad Yudhi, SH mengharapkan dengan kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan ini, administrasi perkara dapat lebih tertib. Karena selama ini, administrasi perkara masih kurang baik, diantaranya dalam pengisian register dan penyelesaian minutasi. “Padahal Ketua Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa seluruh aparat peradilan harus berubah, termasuk dalam hal administrasi,” tandas H. Sugeng Achmad Yudhi, SH.

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang juga mengharapkan agar para Panitera/Sekretaris, khususnya yang ada di Sumsel, dapat memberikan contoh yang baik kepada Panitera Muda, Panitera Pengganti maupun seluruh pegawai, bagaimana cara menata administrasi yang baik. “Karena kalau administrasi perkara dan juga administrasi persidangan tidak baik, maka ini menjadi preseden buruk yang dipandang kurang baik oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Sehingga agar lebih baik, tentunya kita harus menghilangkan yang tidak baik itu dan tunjukkan kalau kita berubah menjadi lebih baik lagi,” tegas Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.